Tulungagung,RADARFAKTA - Komisi B DPRD Tulungagung menggelar audiensi penting di ruang Graha Wicaksana, Rabu (14/05/2025), untuk membahas berbagai permasalahan krusial di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Audiensi ini menghadirkan perwakilan dari berbagai pihak terkait, termasuk LSM Bintara, Dinas Pertanian Tulungagung, Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung, Dinas PUPR Tulungagung, Bulog Cabang Tulungagung, dan PT Pupuk Indonesia.

Beragam isu menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut, meliputi stabilitas harga pupuk, optimalisasi pengairan lahan sawah, fluktuasi harga gabah pasca panen, serta ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang sangat dibutuhkan petani.

Baca Lainnya :

• DPRD Kawal Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Prioritaskan Partisipasi Generasi Muda0
• UPASP Bandung Gelar Halal Bihalal Istimewa, Kepala Dinas Pendidikan Soroti Etika Profesi Guru0
• Bupati Gatut Sunu Buka Musrenbang RPJMD Tulungagung 2025-2029, Tekankan Pendekatan Partisipatif 0
• PGRI Tulungagung Gandeng Kodim 0807 Luncurkan Program \"Pendidikan Bela Negara\" untuk Guru Olah0
• Bupati Tulungagung Genjot Pembentukan Koperasi Merah Putih, Targetkan 271 Unit di Tahun 20250

Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Widodo Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah mencatat dengan seksama seluruh aspirasi dan informasi yang disampaikan oleh LSM Bintara serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

"Semua permasalahan yang disampaikan oleh LSM Bintara, Dinas Pertanian, DKP, Bulog, PT. Pupuk Indonesia, serta perwakilan dari Gapoktan dan HIPPA di Tulungagung telah kami tampung," ujarnya usai audiensi. Widodo juga menekankan bahwa seluruh pihak yang hadir menunjukkan dukungan penuh terhadap program pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Tulungagung ke depannya.

Lebih lanjut, Widodo mengklarifikasi temuan LSM Bintara terkait biaya pengairan lahan sawah. Menurutnya, informasi awal mengenai biaya sebesar Rp 400 ribu per 100 Ru lahan tidak tepat. "Untuk Tulungagung, masing-masing wilayah tidak sama. Ada yang setahun panen dua sampai tiga kali, dan ada juga beberapa wilayah kecamatan mengalami kendala pengairannya," jelasnya. Ia menambahkan bahwa permasalahan tersebut bukan disebabkan oleh tidak berjalannya Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), melainkan karena sumber air yang berasal dari sungai.

Sebagai bagian dari fungsi legislatif, Widodo menegaskan komitmen DPRD dalam pembahasan anggaran, pengawasan, dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait sektor pertanian dan ketahanan pangan. "Ini sudah menjadi tugas kami di Dewan, karena ini semua merupakan mitra kami di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, begitu juga dengan LSM Bintara sebagai kontrol atau pengawasan yang ikut mengawal program Presiden yaitu Ketahanan Pangan," ungkapnya, seraya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam audiensi tersebut.

Widodo menambahkan bahwa Dinas Pertanian, DKP, Dinas PUPR, Bulog Cabang Tulungagung, PT Pupuk Indonesia, Gapoktan, dan HIPPA telah memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan kendala yang dihadapi selama ini. "Jadi tadi telah disepakati bersama bagaimana nantinya kita bersama-sama mewujudkan Tulungagung yang lebih baik dan maju ke depannya," tandasnya.

Kepala Dinas Pertanian Tulungagung, Suyanto, menyampaikan apresiasi atas saran, kritik, dan masukan yang konstruktif dari Komisi B DPRD Tulungagung dan LSM Bintara. Terkait permasalahan kepengurusan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Suyanto mengakui adanya aturan yang melarang perangkat desa, anggota Polri, dan TNI untuk menjadi pengurus. Namun, ia mengungkapkan kendala di lapangan, di mana banyak masyarakat yang enggan mengemban posisi tersebut.

"Dengan kondisi yang seperti itu, maka mau tidak mau ada yang dari perangkat desa maupun yang lainnya dijadikan sebagai pengurus di Gapoktan. Kalau bicara aturan sebenarnya tidak boleh, tapi yang terjadi bukan hanya di Tulungagung saja, di daerah lain juga seperti ini," paparnya. Kendati demikian, Suyanto memastikan bahwa perwakilan Gapoktan yang hadir telah memberikan penjelasanGamblang mengenai kondisi sebenarnya, baik terkait kepengurusan maupun distribusi pupuk bersubsidi.

Dinas Pertanian juga menegaskan bahwa bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian maupun pokok pikiran anggota dewan pusat memang diperuntukkan bagi kelompok tani, dan pihaknya bertugas memastikan penyalurannya tepat sasaran sesuai data by name, by address, dengan menyampaikan secara transparan setiap mekanisme dan permasalahan yang ada.

Mengenai penyaluran pupuk bersubsidi, Suyanto menjelaskan mekanisme yang telah dilalui, mulai dari penginputan data E-RDKK, verifikasi berjenjang, hingga validasi dan pengesahan oleh Kepala Dinas Pertanian berdasarkan data penyuluh. Jenis pupuk bersubsidi yang disalurkan meliputi NPK, Urea, dan organik, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) masing-masing sebesar Rp 2.300/kg untuk NPK, Rp 2.250/kg untuk Urea, dan Rp 800/kg untuk pupuk organik.

Sementara itu, Ketua LSM Bintara, R. Ali Sodik, menyoroti kebutuhan mendesak petani akan perhatian pemerintah daerah terkait pupuk, air, harga gabah yang menguntungkan, alat panen, serta permasalahan kepengurusan Gapoktan yang melibatkan unsur perangkat desa, TNI, Polri, dan ASN.

Dari hasil audiensi, LSM Bintara meminta Dinas Pertanian untuk lebih memaksimalkan peran petugas di tingkat desa guna meminimalisir selisih harga pupuk eceran dari distributor. Berkaitan dengan Bulog, Sodik mengungkapkan bahwa Bulog memiliki anggaran yang cukup besar untuk membeli gabah petani, namun mengalami kesulitan dalam mencari mitra untuk menyerap hasil panen.

"Menurut kami, jika di masing-masing desa itu ada tempat pengeringan gabah maka akan lebih memudahkan untuk menyerap hasil panen dari petani. Untuk itu juga perlu adanya dukungan dari Pemdes dan Pemkab," ujarnya.

Terkait masalah pengairan, LSM Bintara mendesak pemerintah daerah untuk mengeluarkan surat edaran mengenai pembayaran iuran HIPPA guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi. "Begitu juga dengan permasalahan Alsintan, kami meminta kepada pemerintah harus menindaklanjuti dengan tegas agar bantuan alsintan dari pemerintah tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai ajang bisnis untuk mencari keuntungan pribadi," pungkasnya.