Nganjuk, RadarFakta- Puluhan warga Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, menggelar aksi protes di Kantor Desa Katerban, Selasa (3/6/2025). Mereka menuntut keadilan terkait dugaan penyelewengan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dibayarkan warga sejak tahun 2023, namun diduga tidak disetorkan oleh oknum Kepala Dusun (Kasun) berinisial MW.

Aksi tersebut merupakan yang kedua kalinya dilakukan warga sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya penanganan kasus ini. Mereka menuntut agar Kepala Dusun yang bersangkutan segera dicopot dari jabatannya dan dana PBB yang diselewengkan dikembalikan.

Baca Lainnya :

• Dibantu Masyarakat, Polisi Berhasil Amankan Pelaku Penggelapan Motor di Guyangan.0
• Nganjuk Cetak 12 Prestasi Bergengsi dalam 100 Hari Kepemimpinan Marhaen-Handy0
• Terungkap Berkat Rekaman CCTV, Pencuri HP di Teras Masjid RSD Nganjuk di Ringkus Polisi0
• Dugaan Pertalite Tercemar Air di SPBU Pace Nganjuk, LSM GAKK Angkat Bicara0

Selain dugaan penyalahgunaan dana, warga juga mempersoalkan integritas dan kepemimpinan Kasun selama delapan tahun terakhir, termasuk isu keterlibatannya dalam aktivitas perjudian, sabung ayam dan dadu.

Aksi massa tersebut akhirnya difasilitasi melalui mediasi yang melibatkan Penjabat (Pj) Kepala Desa Katerban, Warih Ardana, Camat Baron Gunawan Wibisono, Danramil Baron, serta Kapolsek Baron, sedangkan oknum Kepala Dusun MW tidak datang, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa oknum Kasun tersebut kabur.

Dalam mediasi tersebut, warga secara tegas menyampaikan tuntutan pencopotan Kasun berinisial MW, dan penyelesaian tuntas kasus dugaan penyelewengan dana PBB.

Pj Kepala Desa dan Camat Baron menyampaikan komitmen mereka untuk menindaklanjuti tuntutan warga secara adil dan transparan. Mereka menyatakan bahwa proses pencopotan jabatan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk menunggu proses pengunduran diri secara resmi dari yang bersangkutan.

“Kami memahami keresahan masyarakat dan akan memproses tuntutan ini secepatnya dengan tetap mengedepankan prosedur yang berlaku,” ujar Camat Gunawan.

Meski sudah ada komitmen dari pihak desa dan kecamatan, warga tetap mewanti-wanti agar tidak ada pengabaian terhadap aspirasi mereka. Jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat, mereka mengancam akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kami ingin keadilan ditegakkan. Kalau tidak ada kejelasan, kami akan kembali datang dengan massa lebih banyak,” tegas salah satu warga.( san)