Tulungagung,RADARFAKTA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menyerahkan sejumlah rekomendasi penting terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2024. Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna yang berlangsung khidmat di gedung DPRD setempat, Rabu (23/4/2025). Rekomendasi yang diserahkan Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, kepada Bupati Gatut Sunu Wibowo, Wakil Bupati Ahmad Baharudin, serta pimpinan DPRD lainnya, merupakan hasil pembahasan.

Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ali Munib, menyampaikan bahwa LKPJ Bupati tahun 2024 dinilai cukup informatif dan menggambarkan kinerja pemerintah daerah selama setahun terakhir. Ia juga mengapresiasi penurunan angka kemiskinan di Tulungagung. Meski begitu, DPRD memberikan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti.

Di sektor pendidikan, dewan merekomendasikan alokasi dana untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan penataan sekolah dengan jumlah siswa minimal (regrouping), serta perbaikan pengelolaan dana BOS. Di bidang kesehatan, DPRD mengapresiasi perluasan akses layanan kesehatan, namun menyoroti rasio bidan dan jumlah penduduk yang belum ideal. “Satu bidan saat ini melayani 1.026 penduduk, idealnya 500,” ungkap Ali Munib. Urusan infrastruktur juga menjadi perhatian serius.

Baca Lainnya :

• LSM GMAS Datangi DPRD Tulungagung, Tuntut Audiensi Terkait Pelaksanaan PTSL 20250
• Peresmian Gedung Baru di UPT Puskesmas Ngunut oleh Dr. Amrul Chasanah0
• RSUD Campurdarat dr Karneni Luncurkan Dua Layanan Poli Jantung dan Mata0
• LSM GMAS Kembali Datangi Polres Tulungagung, Tuntut Kepastian Proses Hukum TPPO0
• Rembug Warga Desa Gesikan Pembentukan Gugus Tugas Pekarangan Bergizi0

DPRD menyoroti kualitas perbaikan jalan yang dinilai kurang maksimal dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Mereka juga mendesak percepatan perbaikan jembatan penghubung di Desa Junjung yang membutuhkan anggaran Rp 7,5 miliar. Wakil Ketua DPRD lainnya, Sabar, memberikan catatan terkait sektor perdagangan dan ketahanan pangan.

Dewan meminta tindakan toko modern berjejaring untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perlindungan harga hasil pertanian. Sektor sosial dan penanggulangan bencana juga tidak mendapat rekomendasi, termasuk mendesaknya revitalisasi armada pemadam kebakaran dan penambahan pos bendungan di wilayah rawan. Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, berharap seluruh rekomendasi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. “Kami meminta seluruh perangkat daerah mendokumentasikan catatan ini demi peningkatan kinerja dan pelayanan publik,” tegasnya.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Gatut Sunu Wibowo menyampaikan apresiasi dan komitmen untuk dokumen catatan dari DPRD. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2025, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tulungagung. Rapat paripurna diakhiri dengan penyampaian dokumen rekomendasi secara simbolis, menandakan komitmen bersama untuk kemajuan Tulungagung.